Golput Tidak Akan Menyelesaikan Masalah

Beberapa hari lagi Pemilu akan dilaksanakan di Indonesia, ancaman Golput dari beberapa golongan masih ramai beberapa pendapat menyatakan Golput juga adalah pilihan walaupun Fatwa MUI beberapa waktu yang lalu menyatakan Haram untuk Golput pada saat Pemilu 2009. Sebaiknya masyarakat tidak mudah mengancam melakukan aksi golput. Masyarakat diharapkan untuk memberikan hak suaranya dan tidak menjadi golput, karena hal tersebut tidak akan membawa perubahan. Sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam mensukseskan pesta demokrasi baiknya menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 pada tanggal 16 maret kemarin jangan sampai sia-sia.

Pemilu Indonesia 2009 kesempatan rakyat dalam menyalurkan pilihan untuk menentukan wakil rakyat di parlemen dan pemimpin pemerintahan dalam rangka kelangsungan kehidupan bernegara. Sayangnya di negeri ini, ada sekelompok masyarakat, jika tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa maupun parlemen, kata-kata yang terkenal yaitu ancaman Golput dalam pemilu. Bila ancaman Golput hanya dilakukan satu kelompok saja tidak berpengaruh apa-apa, tetapi jika kelompok-kelompok lain juga melakukan tindakan serupa, tentunya dapat mengancam jalan pelaksanaan Pemilu itu sendiri serta akan mengganggu kelangsungan berneragara di negeri ini.

Salah satu contoh ancaman golput yang kelompok masyarakat, beberap waktu lalu dalam suatu Kongres Pejuang HAM Nasional, di Wisma Makara UI, Depok , pejuang hak asasi manusia dari 24 provinsi menyerukan sikap golput . Ketua Perkumpulan Kontras Zumrotin K Susilo mengatakan calon-calon presiden yang diusung parpol tak ada yang berani menyentuh isu pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 hingga sekarang.


Dengan memilih secara bertanggung jawab berarti sebagai warga negara telah ikut menentukan orang-orang yang kita percayai untuk memimpin bangsa. Sekali lagi diharapkan seluruh komponen bangsa, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politi, Caleg, tokoh masyarakat dan agama, serta instansi terkait agar dapat memberikan suatu nuansa pendidikan politik yang demokratis kepada rakyat.